Peningkatan Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia masih didera persoalan kemiskinan. Mayoritas penduduk negeri ini memang masih tergolong penduduk berpenghasilan rendah.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan jumlahnya diperkirakan 203 juta jiwa atau sekitar 78% dari populasi penduduk indonesia tahun 2015, mereka adalah penduduk dengan pendapatan individu kurang dari $4.5 per hari, atau jika dalam rupiah sekitar Rp. 60 ribu per hari atau Rp. 1.8 juta per bulan.

Selain persoalan kemiskinan,  juga ada persoalan pemerataan ekonomi karena sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar aset ekonomi.

Salah satu indikasinya, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), agustus 2016, menunjukkan 0.04% pemilik rekening di perbankan nasional menguasai 46%  total dana simpanan perbankan nasional, Mereka adalah pemilik  rekening bersaldo diatas Rp. 5 Milyar. Sedangkan hampir 98% lainnya hanya memiliki saldo kurang dari Rp. 100 juta rupiah.

Padahal, ajaran Islam antara lain mendorong terjadinya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui kewajiban zakat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kemandirian ekonomi. Penduduk berpenghasilan rendah akan difasilitasi pemerintah melalui optimalisasi zakat dan wakaf.

Tahun ini Bank Indonesia (BI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) melakukan penguatan manajemen dan tata kelola zakat, dimulai dengan pertemuan pertama International Working Grup On Zakat yang diadakan di surabaya 28 Oktober lalu.

Pada pertemuan tersebut didiskusikan tata kelola amil yang baik (good amil governance), guna memastikan tata kelola amil dapat ditingkatkan agar pengelolalan institusi zakat menjadi lebih baik. Kolaborasi BI, Baznas dan IRTI-IDB menghasilkan 13 aspek tata kelola amil yang baik beserta masing-masing indikatornya.