5 contoh praktek sistem bagi hasil usaha dalam islam

sistem bagi hasil usaha dalam islam

Sejak kelahiran bank syariah, keinginan masyarakat (khususnya pengusaha muslim) untuk menjalankan bisnis sesuai syariat semakin bertambah. Dan Salah satu yang sering menjadi topik bahasan adalah mengenai sistem bagi hasil usaha dalam islam.

Pembahasan mengenai sistem bagi hasil usaha didasari oleh kebutuhan para pengusaha dalam memenuhi kebutuhan untuk menambah modal kerja atau melakukan pembelian aset penunjang kegiatan usaha. Sedangkan pengusaha kerap kali kekurangan modal untuk melakukannya.

Bagi pemilik usaha yang mau dan mampu untuk memenuhi ketentuan perbankan, mereka dapat memperoleh pembiayaan dari bank guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun bagi yang tidak mau atau tidak dapat memenuhi persyaratan dari bank, mereka perlu berupaya menawarkan pola kerjasama kepada investor, salah satunya melalui kerjasama sistem bagi hasil usaha, seperti yang diajarkan dalam islam.

Sistem bagi hasil usaha dalam islam

Dalam islam, setidaknya ada 5 sistem bagi hasil untuk memberikan kemudahan aktivitas usaha. Yaitu, pola bagi hasil mengunakan akad muzara’ah, mukharabah, musaqah, dan syirkah.

Dua akad pertama merupakan akad bagi hasil yang biasanya digunakan dalam bisnis pertanian. Sedangkan  akad terakhir lebih luas pengunaannya.

Berikut ini pengunaan kelima sistem bagi hasil usaha tersebut:

1. Muzara’ah

Akad muzara’ah dapat dilakukan pada kerjasama usaha antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pengelola lahan, dengan dengan ketentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak dari hasil lahan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya mengunakan akad sistem bagi hasil ini dalam syariat islam.

Pendapat ulama yang melarang pola kerjasama seperti ini adalah karena skema muzara’ah menyerupai pola kerjasama penyewaan lahan (akad ijarah). namun saat akad, belum ada kejelasan upah bagi pengelola baik berupa bentuk (jenis) upah, ataupun besaran hasil yang diterima.

Sehingga ketiadaan bentuk dan besaran upah termasuk, menyebabkan perjanjian sewa lahan (ijarah) antara kedua belah pihak menjadi rusak.

Sedangkan, pendapat ulama yang membolehkan praktek sistem bagi hasil ini adalah karena mereka berpendapat bahwa skema muzara’ah bukanlah bentuk penyewaan tanah, melainkan bentuk kerjasama bagi hasil usaha, dengan ketentuan bagi hasil diambil dari hasil panen lahan, berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditentukan diawal perjanjian kerjasama.

Karena merupakan praktek sistem bagi hasil usaha dalam islam, maka kerjasama mengunakan akad muzara’ah tidak diperkenankan ada penetapan keuntungan dengan nominal yang telah dipastikan saat perjanjian disepakati.

2. Mukharabah

Pola kerjasama usaha dengan akad mukharabah memiliki pengertian yang sama dengan akad muzara’ah. Perbedaannya adalah pada sumber benih, dari pemilik lahan atau pengelola lahan?

Pada akad mukarabah, penyediaan benih merupakan tanggung jawab pemilik lahan. Sedangkan pada perjanjian sistem bagi hasil dengan akad muraza’ah, pengelola lahan yang memiliki kewajiban menyediakan benih-benih terbaik.

Karena kemiripannya dengan akad sebelumnya, maka penerapan akad ini juga memiliki pendapat ulama yang melarang dan ada membolehkan.

3. Musaqah

Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dua sistem bagi hasil usaha dalam islam sebelumnya. Lebih sederhana karena, dalam pola kerjasama ini tidak mensyaratkan adanya ketentuan mengenai jenis benih atau pemilik benih. Sehingga akad musaqah dapat dilakukan untuk lahan pertanian yang telah ditumbuhi tanaman.

Biasanya lahan yang dikerjasamakan adalah lahan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbuah, baik yang berbuah sepanjang tahun (buah-buahan), maupun yang hanya berbuah satu kali kemudian mati, seperti tanaman padi atau jagung.

sistem bagi hasil usaha dalam islam

Ketiga jenis akad kerjasama sistem bagi hasil ini memberikan kemudahan bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya sendiri, dan kesempatan bagi pihak lain untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Sehingga tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan menjadi lahan yang produktif, bukan lahan tidur akibat tidak bisa digarap.

4. Mudharabah

Sistem kerjasama bagi hasil usaha dalam islam yang ke-4 ini merupakan salah satu dari tiga hal yang dikabarkan oleh nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi Wasallam terdapat keberkahan didalamnya;

“3 hal yang didalamnya terdapat keberkahan: 1) jual beli secara tangguh, 2) muqaradhah (mudharabah), 3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
(HR Ibnu Majah)

Akad mudharabah adalah jenis perjanjian syirkah, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, untuk menjalankan sebuah usaha bersama, dengan ketentuan pembagian porsi bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak dan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.

Pada akad mudharabah, sumber modal 100% berasal dari pemilik modal atau disebut sebagai shahibul maal. Sedangkan pengelola usaha, memberikan 100% jasa pengelolaan usaha (mudharib). Namun pemiliki modal memiliki pilihan untuk menentukan atau tidak menentukan jenis, tempat atau cakupan usaha yang akan dijalankan mudharib.

Jika shahibul maal mengambil pilihan untuk menentukan jenis, tempat atau cakupan usaha, maka perjanjian yang dilakukan kedua pihak adalah akad mudharabah muqayyadah. Sedangkan jika mudharib tidak menerima pembatasan dari pemilik modal, maka perjanjian kerjasama terseut dijalankan dengan skema mudharabah muthlaqah.

5. Musyarakah

Terakhir, adalah sistem bagi hasil usaha dalam islam yang merupakan bentuk lain dari kerjasama bagi hasil mengunakan perjanjian mudharabah.

Perbedaan mendasar antara musyarakah dan mudharabah adalah bahwa pada akad musyarakah tidak terjadi penumpukan kepemilikan modal dan jasa pengelolaan usaha pada satu pihak saja.

Pada perjanjian musyarakah, pemilik modal dapat juga menjadi pengelola usaha. Begitu juga, pengelola usaha dapat menyetorkan modal untuk usaha, sekaligus menjalankan usaha.

Konsekwensi dari hal tersebut adalah bahwa saat usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian, kedua belah pihak menanggung kerugian sesuai porsi modal yang dimasukkan mereka kedalam usaha. Sedangkan, pada kerjasama usaha mengunakan akan mudharabah, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian bisnis.

Informasi mengenai sistem bagi hasil usaha mengunakan perjanjian mudharabah dan musyarakah disampaikan lebih detail pada artikel sistem bagi hasil ini.

Daftar 5 contoh praktek sistem bagi hasil dalam islam ini telah dicontohkan sejak lebih dari 14 abad yang lalu dan mudah untuk dilakukan.

Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha. Serta kemudahan bagi para pemilik dana melakukan investasi kepada bisnis potensial.