Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah

Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah Menurut MUI

Asuransi syariah masih merupakan persoalan baru dan sering dipertanyakan oleh mayoritas umat islam.

Salah satu perbedaan asuransi syariah dan konvensional adalah pada jumlah akad yang digunakan. Sebab, pada asuransi berbasis syariah, fatwa MUI tentang asuransi mewajibkan setiap produknya mengunakan dua jenis akad. Yaitu Akad tijarah dan akad tabarru dalam asuransi syariah.

Sedangkan pada asuransi konvensional hanya mengunakan akad bisnis. Itupun terkategori sebagai macam-macam muamalah terlarang dalam islam.

Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah

Pedoman Umum Asuransi Syariah

Majelis ulama Indonesia melalui fatwa DSN No. 21 tahun 2001, telah memberikan jawaban dan arahan mengenai asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Berikut ini adalah beberapa penjelasan ulama dalam fatwa tersebut.

Pengertian asuransi syariah menurut ulama Indonesia adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong, dilakukan antara sejumlah pihak, melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian imbal hasil. Dengan tujuan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Setidaknya ada dua kategori akad yang digunakan agar asuransi konvensional yang 100% haram dapat dijalankan sesuai syariah. Sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat asuransi syariah dalam menyongsong dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko kehidupannya.

Dua jenis akad muamalah tersebut adalah:

  • Akad tijarah – merupakan setiap akad yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Atau disebut juga akad Komersil.
  • Akad Tabarru – adalah setiap akad yang bertujuan untuk tolong menolong.

Kombinasi akad tabarru dan akad tijarah ini mengantikan akad terlarang dalam produk asuransi, berdasarkan fatwa MUI tentang asuransi konvensional.

Karena pentingnya pemahaman dan penerapan akad tabarru dalam asuransi syariah. Dan masih sangat umumnya penjelasan mengenai hal tersebut pada fatwa no. 21/2001. Dewan Pengawas syariah Majelis Ulama Indonesia, menerbitkan fatwa akad tabarru no. 53 tahun 2006.

Akad Tabarru dalam Asuransi syariah

Akad Tabarru adalah perjanjian yang melekat pada setiap produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh penyedia layanan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

Sebab, dengan perjanjian inilah para peserta asuransi dapat saling menolong melalui premi yang mereka bayarkan. Sekaligus dapat menerima bantuan saat proses klaim asuransi.

Implementasi hal ini diwujudkan dengan mengunakan akad hibah.

Setiap peserta memberikan hibah dana untuk digunakan menolong sesama peserta dalam suatu akun dana tabarru saat tertimpa musibah.

Sehingga masing-masing individu peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru, atau disebut juga sebagai mu’amman/mutabarra’.

Dan yang bertindak sebagai penanggung adalah setiap individu peserta secara kolektif dan berjamaah. Merekalah mu’ammin/mutabarri’-nya. Bukan perusahaan asuranasi.

Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah milik keseluruhan peserta. Atas dasar penerapan akad tijarah dalam asuransi syariah.

Oleh karena itu, pengola dan peserta asuransi syariah wajib memastikan ke-empat hal berikut ini disebutkan dalam akad hibah yang mereka lakukan, saat akan memulai keikutsertaan pada program asuransi.

Empat hal yang harus ada pada akad tabarru dalam asuransi syariah adalah:

  • Hak dan kewajiban setiap individu peserta
  • Hak dan kewajiban antara individu peserta dalam kelompok akun tabarru yang dikelola pengola
  • Cara dan waktu pembayaraan premi (kontribusi) dan klaim
  • Syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransinya

Konsep dana tabarru

Arahan MUI dalam pengelolaan dana Tabarru ini menharuskan pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

Kenapa harus lembaga dan bukan perorangan?

Jawabannya adalah karena setiap lembaga harus berbadan hukum. Dan karena berbadan hukum, pengelolaannya wajib tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Sehingga mudah dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh setiap stakeholders-nya.

Misal, adanya kewajiban rilis laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, bagi lembaga yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Dan karena asuransi merupakan produk keuangan, setiap lembaga pengelola dana tabarru tersebut memiliki aturan yang lebih ketat untuk mereka penuhi.

Selain patuh pada Undang-undang, juga harus memenuhi aturan regulator, yaitu peraturan Bank Indonesia (PBI) dan juga aturan lembaga pengawas, yaitu Peraturan otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Sehingga dapat menjamin bahwa pengelola tersebut melakukan tiga hal berikut ini:

  1. Pembukuan terpisah dana tabarru dengan dana lain yang dikelola perusahaan
  2. Pembukuan hasil investasi dana tabarru kedalam akun tabarru secara tepat
  3. Pengelolaan terhadap kondisi defisit dan surplus underwriting dana tabarru yang dikelolanya.

Defisit underwriting adalah kondisi saat dana akad tabarru dalam asuransi syariah tidak mencukupi untuk membantu peserta yang mengajukan klaim. Sehingga pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dengan pinjaman (qardh). Yang pengembaliannya disisihkan dari dana tabarru’.

Sedangkan surplus underwriting pada asuransi syariah adalah situasi kelebihan dana tabarru dibandingkan kebutuhan untuk pemberian bantuan (Klaim). Pihak pengelola dapat memilih alternatif terbaik dan selamat untuk keberlangsungan program asuransi syariah yang dikelolanya.

Kesalahpahaman

Meskipun Majelis Ulama telah memberikan dua panduan mengenai konsep tabarru dalam asuransi, masih terdapat kesalahpahaman dalam masyarakat.

Seperti, sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa implementasi dan praktek akad tabarru dalam asuransi syariah tidak murni. Karena nasabah dan pengelola mengambil keuntungan dari akad tabarru, yang seharusnya nonprofit.

Padahal keuntungan yang dinikmati oleh pengelola asuransi hanya bersumber dari pendapatan hasil investasi yang dikelolanya berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah.

Dan atau bersumber dari pendapatan ujrah berupa fee dari akad wakalah bil ujrah antara peserta dengan pengelola.

Sedangkan bantuan yang diterima nasabah saat terjadi musibah yang memenuhi ketentuan akad tabarru untuk memperoleh bantuan, didapatkan dari peserta asuransi lainnya, yang telah berjanji saling membantu, dengan saling menghibahkan sejumlah dana milik mereka.