[ADINSERTER AMP]

5 Fatwa MUI tentang KPR Rumah untuk Dipedomani

Fatwa MUI tentang KPR rumah perlu menjadi pertimbangan dalam memutuskan beberapa jenis kredit pembelian rumah, seperti produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank, KPR subsidi, dan KPR langsung dengan developer, yang akan digunakan untuk membeli hunian.

Sebab, harga rumah yang mahal dan kemampuan pembeli yang terbatas, menyebabkan kegiatan menjual dan teknik membeli rumah sering dilakukan dengan sistem kredit.

Namun, agar terhindar dari macam-macam muamalah terlarang dalam islam, sebaiknya mencermati beberapa hal mengenai hukum KPR subsidi, hukum meminjam uang di bank konvensional dan hukum KPR menurut MUI.

Fatwa MUI tentang KPR rumah

Hukum KPR dalam islam

KPR atau Kredit Pemilikan Rumah, merupakan transaksi muamalah mengunakan skema kredit atau cicilan.

Dalam islam, jual beli dengan pelunasan pembayaran secara angsuran diperbolehkan dan tidak sama dengan transaksi riba yang terlarang untuk dilakukan.

Sehingga kredit rumah dalam pandangan islam hukumnya boleh, selama mengunakan skema KPR bebas riba.

Sebab pada kredit rumah tanpa riba ada kesepakatan mengenai sejumlah uang yang harus di bayarkan oleh pembeli sejak awal transaksi. Hal ini menyebabkan adanya kepastian harga selama periode kredit.

Berbeda dengan cara kredit rumah dengan KPR konvensional, yang tidak ada kepastian harga selama periode kredit. Sebab mengunakan sistem bunga.

Fatwa MUI tentang KPR Syariah

Lalu bagaimana caranya mencari pinjaman tanpa bunga untuk membeli atau merenovasi rumah?

Kabar baiknya, adalah dengan solusi KPR mengunakan pembiayaan rumah tanpa riba melalui perbankan syariah.

Produk-produk KPR syariah tersebut dibuat mengunakan beberapa fatwa MUI tentang KPR rumah sebagai pedoman kesesuaian dengan syariat islam. Sehingga dapat menghindarkan nasabah dari dosa macam-macam riba.

Jika dicermati data pada kumpulan fatwa MUI dan fatwa DSN-MUI, tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan hukum menjual rumah dengan KPR yang spesifik. Namun terdapat beberapa fatwa yang berkaitan erat dengan skema pembelian rumah secara kredit, khususnya kredit perbankan.

Berikut ini adalah beberapa fatwa MUI tentang KPR Rumah:

1. Fatwa MUI tentang Bunga Bank

Hasil keputusan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 mengenai bunga atau interest memberikan penjelasan praktek bunga pada transaksi pinjaman.

Menurut ulama ahlusunnah yang merumuskan fatwa MUI tersebut, bunga bank merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman dan merupakan praktek riba nasi’ah. Sedangkan riba haram hukumnya.

Sehingga hukum meminjam uang di bank konvensional untuk membeli rumah adalah tidak dibolehkan, kecuali bank yang memiliki produk KPR syariah. Sebab, hukum KPR syariah menurut MUI adalah boleh.

Jika sudah terlanjur memiliki rumah dengan KPR ribawi bank konvensional, nasabah dapat mempertimbangkan memindahkan transaksi KPR ke KPR syariah. Gunakan cara over kredit ke bank syariah ini sebagai panduannya.

2. Fatwa tentang Jual beli

KPR merupakan bentuk jual beli tidak tunai atau bai al-taqsith. MUI melalui Dewan Syariah Nasional memberikan arahan mengenai transaksi jual beli melalui fatwa DSN-MUI No. 110 tahun 2017.

Arahan fatwa MUI tentang KPR rumah yang disampaikan pada fatwa tersebut menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan jual beli tidak tunai dalam islam.

Seperti nash al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan al-Maidah ayat 1. Dan Juga hadist nabi Muhammad sallalahu ‘alaihi wassalam, serta  ijma mayoritas ulama.

Selain itu, pada fatwa MUI tentang jual beli ini juga dijelaskan mengenai pengertian jual beli serta jenis-jenisnya dan ketentuan rukun jual beli yang harus terpenuhi dalam setiap akadnya.

3. Fatwa MUI tentang Murabahah

Sebagai penganti transaksi pinjaman uang dengan sistem bunga, digunakanlah akad jual beli murabahah sebagai salah satu akad KPR syariah yang sering digunakan digunakan di lembaga perbankan syariah.

Majelis Ulama Indonesia melalui DSN, telah menerbitkan dua fatwa ulama mengenai murabahah, yaitu, fatwa DSN-MUI no. 111 tahun 2017 tentang akad jual beli murabahah dan fatwa DSN no. 4 tahun 2000 tentang murabahah.

Fatwa no. 111 merupakan fatwa induk mengenai murabahah, sehingga dapat digunakan untuk segala kegiatan transaksi jual beli secara syariah.

Sedangkan, untuk produk KPR yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, harus memenuhi ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat pada Fatwa DSN no. 4 tentang murabahah.

Selain itu, setiap produk KPR syariah dan kegiatannya wajib mendapatkan opini dari Dewan Pengawas syariah di lembaga keuangan tersebut. DPS inilah yang menguji keseuaian produk dengan ketentuan fatwa MUI tentang KPR rumah, sehingga setiap produk KPR yang mengunakan akad murabahah telah sesuai ketentuan syariah.

4. Fatwa tentang Musyarakah Mutanaqisah

Selain KPR mengunakan akad murabahah seperti produk KPR mandiri syariah. Ada juga KPR yang mengunakan akad musyararakah mutanaqisah (MMQ), salah satunya adalah KPR bank muamalat.

Kelebihan yang ditawarkan oleh akad KPR Musyarakah mutanaqisah adalah angsuran yang lebih ringan dibandingkan apabila mengunakan KPR dengan skema murabahah.

Dan karena mengunakan transaksi kerjasama modal atau syirkah, serta ijarah, KPR mengunakan skema MMQ ini memungkinkan adanya kenaikan angsuran KPR nasabah. Apabila Bank sebagai pihak yang menyewakan merasa perlu menyesuaikan harga sewa KPR MMQ.

Kebolehan skema ini untuk pembiayaan kepemilikan rumah telah diatur melalui fatwa DSN-MUI no. 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanaqisah.

5. Fatwa mengenai uang muka

Fatwa MUI tentang KPR rumah berikutnya adalah terkait dengan pembayaran uang muka pembelian rumah.

Pembayaran uang muka atau down payment (DP) lazim dilakukan dalam transaksi jual beli rumah. Uang muka seringkali digunakan untuk menunjukkan kesungguhan pembeli dalam transaksi jual beli. Sekaligus mengikat penjual untuk tidak memberikan barang jualannya kepada penawar lainnnya.

Seperti tertulis dalam fatwa DSN-MUI no. 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah, para ulama sepakat bahwa hukum meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh.

Sehingga, nasabah dapat menyetorkan uang muka pembelian kepada bank, sesuai nominal yang disepakati. Dan apabila ada pembatalan permohonan pembelian dari nasabah, maka bank diperbolehkan mengambil ganti rugi dari uang muka yang disetorkan, dan mengembalikan sisanya.

Kesimpulan

Dari 5 fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tentang KPR rumah adalah tidak dibenarkan melakukan transaksi KPR dengan bank, apabila bank tersebut menerapkan sistem bunga pada kreditnya.

Sedangkan hukum KPR menurut MUI jika membeli rumah dengan KPR tanpa riba adalah boleh.

Apalagi Majelis Ulama Indonesia, melalui DSN-nya telah menerbitkan fatwa-fatwa yang harus dipenuhi bank penyelengara KPR syariah.

Agar produk KPR yang dikeluarkan bank tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai solusi KPR tanpa riba.

Bagikan artikel ini,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.