4 pilar sistem bagi hasil

4 Pilar Penting Sistem Bagi Hasil

Tawaran kerjasama usaha sistem bagi hasil kerap datang dari pemilik modal kepada pemilik usaha. Namun, tak jarang pengelola usaha yang butuh investor bagi hasil. Perhitungan bagi hasil antara pengelola usaha dengan investor sebaiknya dilakukan sesuai sistem bagi hasil usaha dalam islam.

salah satu acuannya adalah sistem bagi hasil bank syariah yang telah berjalan lebih dari dua dekade menjalankan peran lembaga keuangan yang belum tergantikan, serta telah memiliki perangkat hukum lengkap.

4 Pilar Perjanjian Usaha Sistem Bagi Hasil

Praktek kerjasama usaha sistem bagi hasil dengan investor sudah lazim diterapkan. Bahkan, sekitar 14 abad yang lalu, panduan sistem bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan telah diajarkan. Sejalan dengan kebutuhan perkembangan industri keuangan syariah, panduan kegiatan usaha bagi hasil islami telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penerbitan fatwa nomor 7 dan 8, tentang produk perbankan syariah, yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah oleh DPS-MUI

Apa itu kerjasama bagi hasil?

Secara sederhana kerjasama bagi hasil adalah kerjasama usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan antar pihak yang bertransaksi.

Namun, setidaknya terdapat 4 kondisi yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil mengunakan perjanjian mudharabah (atau musyarakah). Ke-empat hal tersebut adalah:

1. Terjadi kerjasama modal

Modal pada kerjasama investasi bagi hasil adalah sejumlah dana atau aset yang diberikan oleh investor kepada pengelola usaha. Jika modal berupa aset, maka aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu pada waktu melakukan perjanjian. Sehingga nilai keseluruhan modal dapat disampaikan dalam satuan uang.

Investor dan pengelola usaha dapat memilih opsi perjanjian mudharahah atau musyarakah. Perbedaan kedua akad tersebut adalah pada sumber kepemilikan modal. Jika investor menyediakan keseluruhan (100%) keperluan modal untuk usaha bagi hasil yang akan dijalankan, maka perjanjian yang dilakukan mengunakan akad mudharabah.

Pada kondisi lainnya, kedua belah pihak dapat saling menyetorkan modal untuk menopang rencana kegiatan usaha mereka, maka perjanjian kerjasama bagi hasil disebut perjanjian musyarakah.

2. Terdapat kegiatan usaha

Kerjasama sistem bagi hasil harus melakukan aktivitas atau kegiatan usaha. Usaha tersebut bisa berupa penyediaan jasa atau barang. Investor dan pengelola usaha perlu memastikan pengunaan modal yang disepakati adalah benar disalurkan untuk kegiatan usaha yang disepakati pada perjanjian. Jangan sampai kegiatan usaha tersebut hanya berupa usaha fiktif, spekulatif dan haram. sebab, pendapatan investasi yang boleh dibagikan kepada para pihak hanya dapat pendapatan yang bersumber dari kegiatan usaha yang disepakati.

3. Memiliki batasan waktu

Investor dan pengelola usaha perlu menegaskan kesepakatan jangka waktu investasi. atau setidaknya kesepakatan waktu pembagian keuntungan bagi para pihak. Sebagai contoh, sistem bagi hasil bank syariah memberlakukan pola pendapatan investasi bagi hasil bulanan.

4. Ada kesepakatan pembagian keuntungan

Pendapatan sistem bagi hasil dengan investor diberikan sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati para pihak. Kesepakatan besaran porsi bagi hasil (nisbah) harus dilakukan sebelum kegiatan usaha dijalankan oleh pihak pengelola. Nisbah pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Untuk keadilan, maka dalam perjanjian kerjasama juga disepakati pembagian kerugian, selain pembagian keuntungan. Hal ini merupakan salah satu contoh karakteristik ekonomi syariah. Pembagian kerugian ditentukan berdasarkan porsi kemilikan modal. Oleh karena itu, pada perjanjian kerjasama mudharabah, investor sebagai penyandang 100% dana kegiatan usaha, menanggung keseluruhan rugi usaha.

Selain menentukan nisbah, sebaiknya juga ditetapkan sumber dana keuntungan yang akan dibagikan kepada para pihak. Salah satu dari pendekatan bagi untung (profit sharing) atau bagi hasil (revenue sharing) dapat digunakan dalam pembagian hasil usaha. Namun, jika ditinjau dari segi kemaslahatan, untuk saat ini, pembagian hasil usaha sistem bagi hasil, lebih baik mengunakan prinsip bagi hasil (Fatwa DSN no. 15, 2002).

Berikut ini cara perhitungan keuntungan berdasarkan kedua prinsip tersebut :

  • Bagi untung (Profit sharing ), jika mengunakan pola ini, keuntungan usaha yang akan dibagikan merupakan hasil pendapatan usaha setelah dikurangi modal dan biaya operasional usaha.
  • Bagi hasil (revenue sharing), jika yang dipakai adalah pendekatan ini, maka keuntungan yang akan dibagikan merupakam hasil pendapatan usaha setelah dikurangi modal usaha.

 

Bagaimana Menghitung Nisbah Sistem Bagi Hasil?

Sederhananya, menghitung nisbah atau proporsi bagi hasil para pihak dapat dilakukan dengan membandingkan ekpektasi keuntungan para pihak. sebagai contoh, jika pihak investor menginginkan keuntungan sebesar Rp. 20 juta. Sedangkan pengelola usaha berharap menerima pemasukan sebesar 3o juta, untuk menutupi biaya operasional dan pendapatannya.

Maka perhitungan nisbah investor adalah sebesar (20 / (20+30)) x 100 = 40%. Dan nisbah pengelola adalah porsi sisanya sebesar 60%. sehingga pada perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, mereka mencantumkan nisbah bagi hasil sebesar 40:60.

Selain itu, menghitung nisbah juga dapat mengunakan pola kalkulasi yang dilakukan perbankan syariah. Pertama, bank syariah menghitung tingkat pendapatan yang mereka butuhkan untuk menutupi biaya operasional dan pendapatan yang wajar. Parameter biaya dan pendapatan tersebut dikalkulasi sebagai proporsi hasil (yield) investasi per tahun, atau sering disebut sebagai equivalent rate.

Berikutnya, bank menghitung tingkat pendapatan investasi untuk dibagikan kepada deposan atau nasabah penabung mereka. Bank syariah mengkombinasikan data eksternal yang berupa berbagai indikator keuangan dan ekonomi, dengan data internal, berupa indikator historis investasi pembiayaan yang mereka salurkan. Hasil perhitungan ini juga dikalkulasikan dalam bentuk equivalent rate.

Sebagai contoh bank yang mengunakan sistem bagi hasil, memperoleh perhitungan equivalent rate tingkat pendapatan yang mereka butuhkan sebesar 5%. Dan tingkat pendapatan bagi nasabah setara 9%. Maka penawaran nisbah yang mereka berikan kepada nasabah adalah sebesar (9% / (9%+5%)) x 100 = 64.3%. Dan nisbah bank sebesar 100% – 64.3% = 35.7%.

Untuk referensi lebih lanjut, dapat meniru studi kasus mengenai cara perbankan melakukan bagi hasil, pada artikel bagi hasil bank syariah ini.

Para pihak yang terlibat kerjasama perlu memastikan keempat pilar tersebut muncul pada perjanjian sistem bagi hasil. Sehingga perjanjian kerjasama usaha sistem bagi hasil menjadi adil, saling menguntungan dan sesuai ketentuan syariah.

sumber:

  • DSN-MUI – Fatwa DSN no. 15/DSN-MUI/IX/2000 – https://goo.gl/UKw5sx
  • BI – Menghitung Bagi Hasil iB – https://goo.gl/vnTIum